Di Indonesia, masalah korupsi selalu menjadi topik yang hangat dibicarakan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga untuk menanggulangi praktik korupsi yang merugikan negara dan rakyat. Namun, meskipun banyak usaha yang dilakukan untuk memberantasnya, masih ada satu bentuk korupsi yang terus menjadi momok, yakni pungutan liar (pungli).
Pungli merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh oknum dengan cara meminta atau memungut uang dari seseorang di luar ketentuan yang sah, biasanya dengan dalih tertentu, seperti untuk mempercepat proses atau mendapatkan layanan yang semestinya sudah menjadi hak masyarakat. Meskipun dianggap "kecil" dan sering dianggap remeh, pungli sesungguhnya merupakan wujud dari penyakit korupsi yang telah mengakar di berbagai lapisan masyarakat.
Di dalam dunia perkorupsian, pungli sering kali dianggap sebagai kasta terendah dan terhina. Mengapa? Karena pungli beroperasi dalam ruang yang sangat sempit dan terkadang melibatkan interaksi langsung antara pihak yang melakukan pungli (biasanya oknum aparat atau pejabat) dengan masyarakat yang lemah posisi tawarnya. Pungli tidak hanya mencerminkan ketidakjujuran, tetapi juga menggambarkan sebuah ketidakpedulian terhadap hak-hak orang lain.
Berbeda dengan korupsi besar yang melibatkan penyalahgunaan anggaran negara atau pemalsuan data dan transaksi yang bisa menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar, pungli lebih bersifat individual dan langsung menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat. Seseorang yang terpaksa memberikan uang untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya sudah menjadi haknya—seperti surat izin, pelayanan publik, atau hak administratif lainnya—merupakan korban dari praktik pungli yang sangat merugikan.
Untuk memerangi pungli, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli), yang memiliki tugas untuk mengurangi dan menindak tegas praktik pungli yang terjadi di berbagai sektor, baik di pemerintahan, pelayanan publik, maupun sektor swasta. Satgas Saber Pungli bertujuan untuk menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan bebas pungli di seluruh Indonesia.
Namun, meskipun Satgas Saber Pungli telah beroperasi cukup lama, nyatanya praktik pungli masih terus terjadi hingga kini. Beberapa faktor yang menyebabkan Satgas Saber Pungli seakan berjalan di tempat antara lain adalah kurangnya pengawasan yang maksimal, mentalitas oknum aparat yang sulit diubah, serta lemahnya penerapan sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan pungli. Banyak kasus pungli yang terungkap, tetapi sedikit sekali yang berujung pada proses hukum yang jelas dan tegas.
Faktor lainnya adalah budaya "saling mendukung" atau "saling menutup-nutupi" antar oknum yang terlibat dalam praktik pungli. Masyarakat sering kali merasa tidak berdaya untuk melawan atau melaporkan oknum yang melakukan pungli, karena takut akan pembalasan atau tidak percaya pada sistem hukum yang ada. Hal ini menjadikan Satgas Saber Pungli sering kali kesulitan dalam menjalankan tugasnya secara optimal.
Pungli, meski sering dianggap kecil, memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat dan negara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pungli adalah bentuk korupsi yang sangat merugikan:
Menyuburkan Ketidakadilan
Praktik pungli menciptakan ketidakadilan dalam layanan publik. Mereka yang memiliki uang lebih dapat dengan mudah mendapatkan layanan atau fasilitas yang seharusnya dapat diperoleh oleh semua orang secara adil. Sebaliknya, mereka yang tidak mampu memberikan pungutan akan dipersulit atau bahkan tidak mendapatkan haknya.Menggerogoti Kepercayaan Masyarakat
Pungli merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka harus membayar untuk mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima, hal ini akan menciptakan rasa apatisme dan pesimisme terhadap upaya-upaya reformasi yang dilakukan pemerintah.Memperburuk Ekonomi Masyarakat
Pungli membuat masyarakat terbebani dengan biaya-biaya tambahan yang tidak seharusnya mereka keluarkan. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk meningkatkan kesejahteraan justru harus dipaksa keluar untuk membayar oknum-oknum yang melakukan pungli.Menghambat Pembangunan
Praktik pungli juga dapat memperlambat proses pembangunan dan pelayanan publik. Ketika uang yang seharusnya digunakan untuk investasi dalam infrastruktur atau pelayanan dasar justru "terpental" ke tangan individu, maka dana yang semestinya bermanfaat bagi masyarakat banyak menjadi terbuang sia-sia.
Untuk mengatasi pungli secara efektif, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan komprehensif. Satgas Saber Pungli harus didukung dengan sistem pengawasan yang lebih baik dan penegakan hukum yang lebih tegas. Selain itu, budaya "anti-pungli" harus ditanamkan dalam setiap lini pemerintahan dan sektor pelayanan publik. Masyarakat juga perlu dilibatkan lebih aktif dalam pengawasan dengan memberikan saluran yang aman dan mudah untuk melaporkan kasus pungli tanpa rasa takut atau khawatir.
Pendidikan terhadap aparat juga sangat penting. Meningkatkan pemahaman tentang etika, profesionalisme, dan pelayanan publik yang baik akan membantu mengurangi kecenderungan untuk melakukan pungli. Selain itu, sanksi yang tegas harus diterapkan kepada oknum yang terbukti melakukan pungli, agar ada efek jera yang dapat mencegah pelaku lainnya.
Pungli adalah bentuk korupsi yang tak bisa dianggap remeh. Meskipun sering kali dianggap sebagai tindakan yang "kecil", pungli tetap merusak struktur sosial dan ekonomi negara. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memberantas praktik ini, karena hanya dengan menindak tegas praktik pungli, Indonesia bisa menuju negara yang lebih adil, transparan, dan sejahtera. Tanpa pengawasan yang efektif dan keberanian untuk menindak pelaku, maka pungli akan terus menjadi penyakit yang menggerogoti kehidupan masyarakat.
Keberhasilan pemberantasan pungli adalah langkah awal menuju pemberantasan korupsi secara lebih luas. Jangan biarkan pungli terus tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Bersama-sama, kita harus mengupayakan lingkungan yang bebas dari pungli, demi Indonesia yang lebih baik.
